[Nama Anda] [Alamat Anda] [Kota, Kode Pos] [Tanggal] Kepala Kepolisian Resort [Nama Kapolres] [Nama Kepolisian Resort] [Alamat Kepolisian Resort] [Kota, Kode Pos] Dengan hormat, Perihal: Permohonan Perlindungan Hukum Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama: [Nama Lengkap Anda] Alamat: [Alamat Lengkap Anda] Nomor Telepon: [Nomor Telepon Anda] Nomor Identitas: [Nomor Identitas Anda, seperti KTP/SIM/Paspor] Dalam hal ini, dengan penuh rasa hormat, saya ingin menyampaikan permohonan perlindungan hukum kepada Kapolres [Nama Kapolres] terkait dengan peristiwa yang telah terjadi kepada saya. Pada [tanggal], saya mengalami kejadian yang sangat mengganggu dan melanggar hak-hak saya di [jelaskan dengan singkat peristiwa yang terjadi]. Kejadian ini telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang signifikan bagi saya. Sebagai warga negara yang taat hukum, saya sangat menghargai peran dan tanggung jawab Kepolisian dalam menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak masyarakat. Oleh karena ...
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
Pasal 1: Definisi
Dalam perjanjian ini, kata-kata dan frasa berikut memiliki arti sebagai berikut:
a. Pemberi Hutang: pihak yang memberikan hutang kepada pihak lain.
b. Penerima Hutang: pihak yang menerima hutang dari pemberi hutang.
c. Jumlah Hutang: jumlah uang yang dipinjam oleh penerima hutang dari pemberi hutang.
d. Bunga: jumlah bunga yang akan dikenakan pada jumlah hutang.
e. Jangka Waktu: jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk pembayaran hutang.
Pasal 2: Jumlah Hutang
Penerima hutang setuju untuk menerima jumlah hutang sebesar [jumlah hutang] dari pemberi hutang.
Pasal 3: Bunga
Penerima hutang setuju untuk membayar bunga sebesar [jumlah bunga] atas jumlah hutang yang diterima. Bunga akan dihitung mulai dari tanggal [tanggal hutang diterima] sampai dengan tanggal pembayaran penuh.
Pasal 4: Jangka Waktu
Penerima hutang setuju untuk membayar jumlah hutang dan bunga dalam jangka waktu [jangka waktu] mulai dari tanggal [tanggal hutang diterima]. Jangka waktu pembayaran dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
Pasal 5: Pembayaran
Penerima hutang setuju untuk melakukan pembayaran hutang dan bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan dalam bentuk [bentuk pembayaran] ke rekening bank [nomor rekening bank] atas nama [nama pemegang rekening bank].
Pasal 6: Penalti Keterlambatan Pembayaran
Jika penerima hutang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, penerima hutang setuju untuk membayar penalti sebesar [jumlah penalti] per hari sampai dengan tanggal pembayaran penuh.
Pasal 7: Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran
Pemberi hutang berhak untuk memberitahukan keterlambatan pembayaran hutang kepada penerima hutang.
Pasal 8: Perubahan Jangka Waktu Pembayaran
Pemberi hutang berhak untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran atas kesepakatan kedua belah pihak.
Pasal 9: Pembatalan Perjanjian
Jika penerima hutang tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan tidak ada kesepakatan untuk memperpanjang jangka waktu, pemberi hutang berhak untuk membatalkan perjanjian ini dan menuntut pembayaran penuh jumlah hutang dan bunga.
Pasal 10: Pernyataan Kepemilikan
Penerima hutang menyatakan bahwa ia memiliki hak untuk meminjam uang dan mengikat diri untuk membayar jumlah hutang dan bunga.
Pasal 11: Kepatuhan Hukum
Penerima hutang setuju untuk mematuhi semua undang-undang yang berlaku dalam melakukan transaksi ini.
Pasal 12: Jaminan
Penerima hutang setuju untuk memberikan jaminan atas jumlah hutang dan bunga kepada pemberi hutang dalam bentuk [bentuk jaminan], yang harus disetujui oleh pemberi hutang sebelum perjanjian ini berlaku.
Pasal 13: Kerahasiaan
Kedua belah pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan perjanjian ini dan tidak akan mengungkapkan informasi tentang perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.
Pasal 14: Pajak
Semua pajak dan biaya yang berkaitan dengan perjanjian ini menjadi tanggung jawab penerima hutang dan pemberi hutang masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pasal 15: Kepentingan Bersama
Kedua belah pihak setuju bahwa perjanjian ini adalah dalam kepentingan bersama dan tidak akan merugikan salah satu pihak.
Pasal 16: Perubahan Perjanjian
Perjanjian ini hanya dapat diubah atau dimodifikasi dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.
Pasal 17: Penyelesaian Sengketa
Jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mediasi atau arbitrase.
Pasal 18: Hukum yang Berlaku
Perjanjian ini tunduk pada hukum negara [nama negara].
Pasal 19: Pembubaran
Perjanjian ini dapat dibubarkan oleh kedua belah pihak dengan kesepakatan tertulis.
Pasal 20: Kedudukan Perjanjian
Perjanjian ini berlaku sebagai bentuk kesepakatan yang sah antara kedua belah pihak dan menggantikan semua.
Komentar
Posting Komentar