Pengacara

Postingan

Menampilkan postingan dengan label putusan

Money Laundering Oleh JP Morgan

Pada tahun 2014, JP Morgan Chase & Co (JP Morgan) terlibat dalam kasus pelanggaran Anti-Money Laundering (AML), yang melibatkan tuduhan bahwa bank tersebut gagal melaksanakan langkah-langkah yang memadai dalam mencegah aktivitas pencucian uang oleh kliennya. Pencucian uang adalah proses ilegal untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh melalui kegiatan kriminal dengan mengubahnya menjadi aset yang terlihat sah. Dalam kasus ini, JP Morgan didakwa dengan kurangnya pengawasan yang memadai dan kegagalan dalam melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang. Pengawasan yang lemah ini memungkinkan beberapa transaksi yang mencurigakan atau terkait dengan pencucian uang untuk terjadi melalui sistem perbankan JP Morgan tanpa terdeteksi atau dilaporkan. Kegagalan untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan pencucian uang yang memadai adalah pelanggaran serius terhadap peraturan dan standar perbankan. Bank-bank diharuskan untuk menjalankan prosedur dan kontrol ...

PROSEDUR KEPAILITAN DI INDONESIA

Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Berikut adalah prosedur kepailitan di Indonesia: Permohonan Kepailitan: Kepailitan dimulai dengan adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan. Permohonan ini dapat dilakukan oleh pengusaha yang berhutang, kreditur, atau bahkan oleh Kejaksaan dan OJK. Pengajuan Permohonan: Permohonan diajukan ke Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat si pengusaha mempunyai kantor pusat. Dalam permohonan tersebut, harus mencantumkan alasan pengajuan kepailitan, pihak yang diminta kepailitan, dan bukti-bukti terkait utang piutang yang dimiliki. Verifikasi Piutang: Setelah permohonan diajukan, Pengadilan Niaga akan menunjuk kurator untuk melakukan verifikasi atas piutang dan harta si pengusaha. Kurator akan meminta bukti-bukti terkait piutang dari para kreditur. Pengumuman Kepailitan: Setelah verifikasi piutang selesai dilakukan, Pengadilan Niaga akan m...

GUGATAN KONSUMEN MELAWAN GM

GUGATAN KONSUMEN MELAWAN GM Gugatan terhadap produsen mobil General Motors (GM) pada tahun 2014 berkaitan dengan masalah ignition switch pada beberapa jenis mobil GM yang dapat mematikan mesin secara tiba-tiba dan mengakibatkan kecelakaan dan kematian. Masalah ini awalnya ditemukan oleh seorang insinyur GM pada tahun 2001, namun GM tidak mengambil tindakan yang memadai untuk menyelesaikan masalah ini. Selama lebih dari satu dekade, GM tidak memberikan informasi yang cukup kepada publik dan regulator tentang masalah ignition switch ini. Akibatnya, sebanyak 124 orang meninggal dan ratusan orang terluka akibat kecelakaan mobil yang terjadi karena masalah ignition switch ini. Setelah investigasi yang dilakukan oleh otoritas pemerintah dan tuntutan hukum dari keluarga korban, GM akhirnya mengakui kesalahan dan membayar ganti rugi yang besar kepada keluarga korban. General Motors (GM) akhirnya setuju untuk membayar denda sebesar $900 juta dan membayar ganti rugi kepada keluarga korban sebesa...

TIPS MENAGIH HUTANG

Menagih hutang secara hukum bisa dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah berikut: Komunikasi: Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan berkomunikasi dengan pihak yang berhutang. Sampaikan permintaan untuk membayar hutang secara sopan dan jelas. Anda dapat mengirimkan surat atau email yang berisi informasi mengenai hutang yang harus dibayar serta tanggal pembayaran yang diinginkan. Pengingat: Jika pihak yang berhutang tidak merespons atau tidak membayar, Anda dapat mengirimkan pengingat atau peringatan kepada mereka. Pengingat ini bisa berupa surat atau email yang berisi informasi mengenai jumlah hutang yang belum dibayar, beserta tanggal jatuh tempo dan konsekuensi yang akan terjadi jika tidak membayar hutang. Tindakan Hukum: Jika langkah pertama dan kedua tidak berhasil, Anda dapat mengambil tindakan hukum untuk menagih hutang. Tindakan hukum ini dapat berupa mengajukan gugatan ke pengadilan atau melalui lembaga penyelesaian sengketa seperti BPSK (Badan Penyelesaian Seng...

Kepailitan Kasus IDB Holding Corp

Kasus IDB Holding Corp bermula pada tahun 2012, ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang signifikan. IDB Holding Corp adalah sebuah perusahaan holding yang memiliki bisnis di berbagai sektor, termasuk real estat, telekomunikasi, dan perbankan. Perusahaan tersebut mengalami tekanan keuangan setelah beberapa proyek besar yang mereka jalankan mengalami masalah dan biaya tinggi. Pada tanggal 22 Agustus 2012, pemegang saham IDB Holding Corp, Nochi Dankner, mengumumkan rencana restrukturisasi utang perusahaan. Rencana tersebut bertujuan untuk menyelesaikan hutang perusahaan yang mencapai 4 miliar dollar AS dan memberikan pengembalian investasi bagi pemegang saham. Namun, rencana restrukturisasi tersebut ditentang oleh beberapa kreditur, termasuk Bank Leumi, Bank Hapoalim, dan Migdal Insurance, yang menganggap rencana tersebut tidak cukup memadai untuk menyelesaikan hutang perusahaan. Pada akhirnya, perusahaan mengajukan permohonan kepailitan pada tanggal 24 Juni 2013. Proses kepai...

WELLS FARGO

Pada tahun 2018, Wells Fargo dijatuhi denda sebesar $1 miliar oleh regulator keuangan Amerika Serikat, termasuk Office of the Comptroller of the Currency (OCC) dan Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), karena melanggar undang-undang dalam praktik bisnisnya. Denda tersebut terkait dengan beberapa pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Wells Fargo, antara lain: Penjualan produk yang tidak diminta oleh nasabah: Wells Fargo dituduh telah membuka akun dan menjual produk keuangan kepada nasabah yang tidak diminta atau diotorisasi oleh nasabah. Hal ini dilakukan oleh para karyawan Wells Fargo yang diinstruksikan untuk memenuhi target penjualan yang tinggi. Praktik diskriminasi: Wells Fargo juga dituduh melakukan diskriminasi rasial terhadap nasabah minoritas dengan menolak permohonan kredit atau memberikan kondisi kredit yang lebih buruk kepada nasabah minoritas. Pelanggaran keamanan informasi nasabah: Wells Fargo dituduh telah gagal melindungi informasi nasabah dengan membiarka...

GUGATAN MELAWAN JPMORGAN

Pada September 2020, JPMorgan Chase dijatuhi denda sebesar $920 juta oleh regulator keuangan Amerika Serikat, termasuk Securities and Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dan Department of Justice (DOJ), karena melanggar undang-undang dalam praktik bisnisnya. Denda tersebut terkait dengan tiga kasus terpisah yang melibatkan pelanggaran undang-undang yang berbeda, yaitu: Manipulasi pasar futures: JPMorgan Chase dijatuhi denda sebesar $436,4 juta oleh CFTC dan DOJ karena melakukan manipulasi pasar futures pada tahun 2011 hingga 2016. JPMorgan Chase dianggap telah menggunakan teknik perdagangan yang tidak sah untuk mempengaruhi harga kontrak futures pada pasar komoditas, termasuk emas, perak, tembaga, dan platinum. Penipuan perbankan: JPMorgan Chase dijatuhi denda sebesar $250 juta oleh SEC karena melakukan penipuan perbankan terhadap nasabahnya. JPMorgan Chase dianggap telah menipu nasabahnya dengan memberikan informasi yang salah atau menyesatkan tenta...

Kasus gugatan hukum terhadap Norfolk Southern Railway

Kasus gugatan hukum terhadap Norfolk Southern Railway pada tahun 2019 melibatkan seorang pengemudi truk yang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan kereta api milik perusahaan tersebut. Keluarga pengemudi truk, yaitu kakek dan neneknya, mengajukan gugatan terhadap Norfolk Southern Railway atas tuduhan kelalaian yang menyebabkan kematian cucu mereka, Austin Worbington. Kejadian bermula pada bulan November 2018, saat Austin Worbington mengendarai truknya di sepanjang jalan yang berdekatan dengan rel kereta api Norfolk Southern Railway. Pada saat yang sama, sebuah kereta api milik perusahaan tersebut melintas di dekat lokasi tersebut dengan kecepatan yang tinggi dan tidak memberikan peringatan yang cukup kepada pengemudi truk. Akibatnya, truk yang dikendarai Austin Worbington terkena tabrakan dari kereta api dan ia meninggal dunia di tempat kejadian. Keluarga Worbington mengajukan gugatan terhadap Norfolk Southern Railway, mengklaim bahwa perusahaan tersebut telah gagal memberikan peringa...

GUGATAN PEMBATALAN LELANG OLEH BAN

Gugatan untuk Penyelewengan Hak (Wrongful Foreclosure Lawsuit) adalah gugatan hukum yang diajukan oleh pemilik rumah atau pihak lain yang merasa bahwa bank telah melakukan tindakan yang salah atau tidak adil dalam proses lelang atau penjualan properti mereka. Dalam gugatan ini, pemilik rumah atau pihak lain mempermasalahkan bahwa bank telah melakukan penyelewengan hak atau tidak memenuhi persyaratan hukum yang diperlukan untuk melakukan lelang atau penjualan properti mereka. Contoh dari kasus gugatan untuk Penyelewengan Hak adalah ketika seorang pemilik rumah mengajukan gugatan terhadap bank karena bank telah melakukan lelang atas rumah mereka, padahal pemilik rumah telah menyelesaikan pembayaran kredit hipotek secara penuh atau sudah melakukan perjanjian pembayaran yang berbeda dengan bank. Dalam kasus ini, pemilik rumah merasa bahwa bank telah melakukan tindakan yang salah dan tidak adil dengan menjual rumah mereka tanpa memperhitungkan kesepakatan pembayaran yang sudah disepakati at...

KASUS KEPAILITAN DI KANADA

Salah satu kasus kepailitan perusahaan besar di Kanada yang terkenal adalah kasus Nortel Networks. Nortel Networks merupakan perusahaan teknologi dan telekomunikasi multinasional yang didirikan di Kanada pada tahun 1895 dan pada puncak kejayaannya pada tahun 2000an menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia dalam bidangnya. Namun, pada tahun 2009, Nortel Networks mengajukan permohonan kebangkrutan setelah mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Kasus ini menjadi salah satu kepailitan perusahaan terbesar dalam sejarah Kanada. Kasus ini sangat kompleks karena melibatkan berbagai masalah hukum dan bisnis. Selama proses kepailitan, Nortel Networks harus menghadapi perseteruan hukum dengan pihak-pihak yang memiliki klaim atas aset perusahaan, termasuk para karyawan, pemasok, dan investor. Perusahaan juga harus memperjuangkan hak-haknya dalam perseteruan bisnis yang melibatkan hak cipta dan paten teknologi. Pengacara-pengacara top di Kanada seperti Tony V...

KASUS KEPAILITAN PALING RUMIT DI JERMAN

Salah satu kasus hukum yang terkenal di wilayah bisnis Jerman adalah kasus insolvency Wirecard AG yang terjadi pada tahun 2020. Kasus ini melibatkan pengacara-pengacara top di Jerman untuk menangani kasus yang terbilang sangat kompleks. Wirecard AG merupakan sebuah perusahaan fintech terbesar di Jerman, dan pada awalnya dianggap sebagai salah satu unicorn terbesar di Eropa. Namun, pada Juni 2020, perusahaan ini mengajukan permohonan kebangkrutan setelah mengakui bahwa keuangan perusahaan telah dipalsukan selama bertahun-tahun. Kasus ini menjadi sangat rumit karena melibatkan banyak pihak, termasuk auditor, bank, dan regulator. Pengacara harus mengatasi berbagai masalah hukum dan bisnis, termasuk penelusuran dan pengembalian aset perusahaan, perlindungan kepentingan pemegang saham, dan investigasi terhadap tindakan korupsi dan kecurangan keuangan yang terjadi di perusahaan. Selain itu, kasus ini juga melibatkan perseteruan bisnis yang kompleks antara Wirecard dan perusahaan-perusahaan l...

Surat Penawaran Jasa Hukum

Kantor Hukum “ALIP & PARTNERS” Perumahan Bukit Kencana 3 Blok AV 11 RT 4 RW 19 Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat 1 Jakarta, 04 Oktober 2021 Nomor : 02/PJS/X/2021 Lampiran : - Kepada Yth: Xxxxxxxxxx Jl. Xxxxxxx Jakarta Up. Direktur/Div. Legal Perihal : Penawaran Pendampingan Hukum Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: ALIP, S.H, Advokat pada Kantor Hukum “Alip & Partner” yang beralamat di Jalan Perumahan Bukit Kencana 3 Blok AV 11 RT 4 RW 19 Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat., bahwa berdasarkan rapat pertemuan pada tanggal 02 Agustus 2021 bersama dengan Jajaran manajemen xxxxxxxx, dengan ini kami kami sampaikan: 1. Bahwa terkait permasalahan hukum tagihan dari xxxxxxxxxxxx dalam kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (dalam Pailit) yang ditolak oleh Kurator, maka kami siap melakukan pendampingan hukum; 2. Bahwa, jika kami ditunjuk sebagai Penasehat Hukum dari xxxxxx, maka kami aka...

Contoh Surat Permohonan Perwalian ke Pengadilan Agama

Jakarta, 22 Maret 2022 Kepada: Yth. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Jl. Raya Pkp No.24, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730 Perihal: Permohonan Perwalian Dengan Hormat, Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini, SARIFUDIN, S.H., Raden Aryo Bintoro, S.H., Para Advokat dari ALIP & PARTNERS beralamat di Perumahan Bukit Kencana 3 Blok AV 11 RT 4 RW 19 Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2022 bertindak untuk dan atas: Nama : xxxxxxx Tempat/Tanggal lahir : xxxxxx Agama : xxxxxx Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : xxxxxxxxxccc Alamat : xxxxxxxxxx Untuk selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------PEMOHON Adapun alasan-alasan PEMOHON mengajukan PERMOHONAN a quo adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan...

Contoh Surat Gugatan Hubungan Industrial

Jakarta, 22 Maret 2022 Kepada: Yth. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Raya No.24, 26, 28 Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat Perihal: Gugatan Perselisihan Hak Dengan Hormat, Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini, Sugeng Susilo, S.H., M.H., Sutisna,S.H., Rio Tampati, S.H., M.H. dan Imam Purna Wisudawanto, S.H., Para Advokat dari LAW FIRM MASYKUR ISNAN & PARTNERS beralamat di Jl. Kebagusan Raya No. 22, RT 004 RW 03, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2022 bertindak untuk dan atas: Nama : Maria Orient Napitupulu Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru/ 23 Juli 1977 Agama : Kristen Protestan Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Alamat : Graha Sevilla Blok T 27 no 13, Citra Raya, Cikupa Tangerang Untuk selanjutnya diseb...

Yurisprudensi Penadahan

No. Putusan : 170 K/Pid/2014 Klasifikasi : Penadahan No. Klasifikasi : 364.155 2 Sub Klasifikasi : Kata Kunci : Pembelian dengan harga yang tidak wajar Unsur kesengajaan Peraturan Terkait : KUHP No. Induk : 2/Yur/Pid/2018 Kaidah Hukum Barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan Pengantar Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Namun, KUHP tidak memberikan batasan atau penjelasan kondisi barang seperti apa yang dapat dikatakan “patut diduga berasal dari tindak pidana”, termasuk barang berupa kendaraan bermotor. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai kapan seseorang dapat dikatakan telah menjual atau membeli kendaraan bermotor yang patut diduga berasal dari tindak pidana, ...