Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label Peraturan

CONTOH SURAT PERLINDUNGAN HUKUM

[Nama Anda] [Alamat Anda] [Kota, Kode Pos] [Tanggal] Kepala Kepolisian Resort [Nama Kapolres] [Nama Kepolisian Resort] [Alamat Kepolisian Resort] [Kota, Kode Pos] Dengan hormat, Perihal: Permohonan Perlindungan Hukum Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama: [Nama Lengkap Anda] Alamat: [Alamat Lengkap Anda] Nomor Telepon: [Nomor Telepon Anda] Nomor Identitas: [Nomor Identitas Anda, seperti KTP/SIM/Paspor] Dalam hal ini, dengan penuh rasa hormat, saya ingin menyampaikan permohonan perlindungan hukum kepada Kapolres [Nama Kapolres] terkait dengan peristiwa yang telah terjadi kepada saya. Pada [tanggal], saya mengalami kejadian yang sangat mengganggu dan melanggar hak-hak saya di [jelaskan dengan singkat peristiwa yang terjadi]. Kejadian ini telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang signifikan bagi saya. Sebagai warga negara yang taat hukum, saya sangat menghargai peran dan tanggung jawab Kepolisian dalam menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak masyarakat. Oleh karena ...

Contoh Surat Kuasa Subtitusi Perkara PHI

SURAT KUASA SUBSTITUSI Yang bertanda tangan dibawah ini :              Nama :            Fika Almira Firdaus, S.H. M.H. Umur : 34 Tahun Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Islam Kewarganegaraan :      Indonesia Pekerjaan :      Advokat Alamat : Dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat. Untuk selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada :             Nama : Alip, S.H. Umur : Jenis Kelamin : Laki-Laki Agama : Islam Kewarganegaraan :      Indonesia  Pekerjaan :      Advokat -------------------------------------------------------------------------------KHUSUS----------------------------------------------------------- Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Substitusi, mewakili, membela hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa Substitusi selaku pihak Penggugat dalam persidangan Perkara Nomor: 102/Pdt....

Jasa hukum/Pengacara

Kantor Hukum ALP & Partners adalah firma hukum yang begerak usaha di bidang jasa hukum. ALP sendiri saat ini berkantor di Jakarta tetapnya di Jakarta Selatan. ALP memberikan jasa layanan hukum berupa Pidana, Perdata, PTUN, Perceraian, Korupsi, PHI, Tanah, Bisnis, baik pada wilayah Litigasi maupun non Litigasi. bisa call

Surat Penawaran Jasa Hukum

Kantor Hukum “ALIP & PARTNERS” Perumahan Bukit Kencana 3 Blok AV 11 RT 4 RW 19 Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat 1 Jakarta, 04 Oktober 2021 Nomor : 02/PJS/X/2021 Lampiran : - Kepada Yth: Xxxxxxxxxx Jl. Xxxxxxx Jakarta Up. Direktur/Div. Legal Perihal : Penawaran Pendampingan Hukum Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: ALIP, S.H, Advokat pada Kantor Hukum “Alip & Partner” yang beralamat di Jalan Perumahan Bukit Kencana 3 Blok AV 11 RT 4 RW 19 Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat., bahwa berdasarkan rapat pertemuan pada tanggal 02 Agustus 2021 bersama dengan Jajaran manajemen xxxxxxxx, dengan ini kami kami sampaikan: 1. Bahwa terkait permasalahan hukum tagihan dari xxxxxxxxxxxx dalam kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (dalam Pailit) yang ditolak oleh Kurator, maka kami siap melakukan pendampingan hukum; 2. Bahwa, jika kami ditunjuk sebagai Penasehat Hukum dari xxxxxx, maka kami aka...

Contoh Surat Permohonan Perwalian ke Pengadilan Agama

Jakarta, 22 Maret 2022 Kepada: Yth. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Jl. Raya Pkp No.24, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730 Perihal: Permohonan Perwalian Dengan Hormat, Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini, SARIFUDIN, S.H., Raden Aryo Bintoro, S.H., Para Advokat dari ALIP & PARTNERS beralamat di Perumahan Bukit Kencana 3 Blok AV 11 RT 4 RW 19 Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2022 bertindak untuk dan atas: Nama : xxxxxxx Tempat/Tanggal lahir : xxxxxx Agama : xxxxxx Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : xxxxxxxxxccc Alamat : xxxxxxxxxx Untuk selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------PEMOHON Adapun alasan-alasan PEMOHON mengajukan PERMOHONAN a quo adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan...

Contoh Surat Gugatan Hubungan Industrial

Jakarta, 22 Maret 2022 Kepada: Yth. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Raya No.24, 26, 28 Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat Perihal: Gugatan Perselisihan Hak Dengan Hormat, Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini, Sugeng Susilo, S.H., M.H., Sutisna,S.H., Rio Tampati, S.H., M.H. dan Imam Purna Wisudawanto, S.H., Para Advokat dari LAW FIRM MASYKUR ISNAN & PARTNERS beralamat di Jl. Kebagusan Raya No. 22, RT 004 RW 03, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2022 bertindak untuk dan atas: Nama : Maria Orient Napitupulu Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru/ 23 Juli 1977 Agama : Kristen Protestan Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Karyawan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Alamat : Graha Sevilla Blok T 27 no 13, Citra Raya, Cikupa Tangerang Untuk selanjutnya diseb...

Yurisprudensi Penadahan

No. Putusan : 170 K/Pid/2014 Klasifikasi : Penadahan No. Klasifikasi : 364.155 2 Sub Klasifikasi : Kata Kunci : Pembelian dengan harga yang tidak wajar Unsur kesengajaan Peraturan Terkait : KUHP No. Induk : 2/Yur/Pid/2018 Kaidah Hukum Barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan Pengantar Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Namun, KUHP tidak memberikan batasan atau penjelasan kondisi barang seperti apa yang dapat dikatakan “patut diduga berasal dari tindak pidana”, termasuk barang berupa kendaraan bermotor. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai kapan seseorang dapat dikatakan telah menjual atau membeli kendaraan bermotor yang patut diduga berasal dari tindak pidana, ...

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYEDIAAN MINYAK GORENG CURAH UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT, USAHA MIKRO, DAN USAHA KECIL DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT berikut link download https://drive.google.com/file/d/1-AD0Qi0wswHAMa6hvlBggEaRqAYzhGpi/view?usp=drivesdk

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan

Berikut undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Sekilas Undang-undang ini. Disahkan tanggal 12 Januari 2022. Diundangkan pada tanggal 12 Januari 2022. Dengan nomor LN 12, dan TLN 6760. Berikut link download https://drive.google.com/file/d/1HgbLeBtq_k3p1qfNG3fNZUzy9LekO99f/view?usp=drivesdk

HADIAH DUA RATUS JUTA KEPADA PELAPOR ATAS LAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

HADIAH DUA RATUS JUTA KEPADA PELAPOR ATAS LAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh:   Sarifudin Apakah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara   Pelaksanaan Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindk Pidana Korups, negara akan banyak mengeluarkan anggaran untuk pemberian penghargaan kepada pelapor atas perkara tindak pidana korupsi? Jika merujuk pada Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah ini sepertinya negara tidak akan banyak mengeluarkan anggaran untuk pemberian penghargaan kepada pelapor atau kepada masyarakat atas laporannya dalam hal tindak pidana korupsi. Mengapa demikian?. Pada Pasal 16 disebutkan bahwa tidak setiap laporan tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi dapat diberikan penghargaan oleh negara. Laporan yang dapat diberikan penghargaan premi.  Laporan tersebut dilakukan oleh Pelapor yang bersifat aktif dalam mengungkap tindak pidana korupsi. L...