Pengacara

Postingan

Makna Patung Dewi Keadilan

Dewi Keadilan adalah lambang keadilan yang sering digambarkan dalam bentuk patung. Patung Dewi Keadilan biasanya menggambarkan seorang wanita yang memegang timbangan di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Dewi Keadilan juga dikenal sebagai Iustitia dalam bahasa Latin atau Lady Justice dalam bahasa Inggris. Patung Dewi Keadilan berasal dari peradaban Romawi kuno dan kemudian diadopsi oleh peradaban-peradaban lainnya, termasuk peradaban Eropa. Di Roma, Dewi Keadilan disebut Iustitia dan digambarkan sebagai seorang wanita dengan mata tertutup, memegang timbangan di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Dewi Keadilan di Roma mewakili keadilan yang tuli, yang tidak memandang kasta atau kekayaan, dan memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Roma. Di era modern, patung Dewi Keadilan sering digunakan sebagai simbol keadilan dalam sistem hukum dan pengadilan. Patung Dewi Keadilan sering ditemukan di gedung-gedung pengadilan dan kantor-kantor hukum di seluruh dunia. Patung i...

Mengapa Masih Ada Suap Menyuap pada Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan adalah salah satu pilar penting dalam sistem keadilan di suatu negara. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan kebenaran dalam masyarakat, serta memberikan perlindungan bagi warga negara. Namun, sayangnya masih terdapat kasus suap menyuap pada lembaga peradilan. Padahal, suap menyuap merupakan tindakan yang sangat merugikan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengapa masih ada suap menyuap pada lembaga peradilan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal ini antara lain: Kondisi sosial dan ekonomi yang sulit Salah satu faktor utama yang menyebabkan masih adanya suap menyuap pada lembaga peradilan adalah kondisi sosial dan ekonomi yang sulit. Banyak orang yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan mencari cara-cara alternatif untuk memperoleh uang. Dalam situasi ini, muncul keinginan untuk memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan untuk mendapatkan...

Memperbaiki Sistem Peradilan: Mencegah Bobroknya Pengadilan dan Meningkatkan Keadilan untuk Semua

Pengadilan adalah institusi yang sangat penting dalam sistem hukum suatu negara. Fungsi utamanya adalah untuk menegakkan hukum, menjaga keadilan, dan melindungi hak-hak individu. Namun, sayangnya, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Dalam beberapa kasus, pengadilan bisa menjadi korup, tidak adil, dan bahkan bobrok. Bobroknya pengadilan bisa terjadi karena berbagai alasan. Beberapa alasan utamanya termasuk keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga ahli, dan korupsi. Keterbatasan anggaran bisa membatasi kemampuan pengadilan dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Kekurangan tenaga ahli, seperti hakim, jaksa, dan advokat, juga bisa memengaruhi kualitas keputusan yang diambil oleh pengadilan. Dan yang paling sering terjadi adalah korupsi, yang bisa terjadi di berbagai tingkatan dari hakim hingga petugas keamanan. Dampak dari bobroknya pengadilan sangat merugikan masyarakat. Ketidakadilan yang terjadi bisa menyebabkan seseorang yang tidak bersalah dihukum atau seseorang yang ...

Syarat perusahaan asing yang akan membuka cabang di Indonesia

Syarat perusahaan asing yang akan membuka cabang di Indonesia, prosedur secara hukumnya Untuk membuka cabang perusahaan asing di Indonesia, terdapat beberapa prosedur hukum yang harus diikuti, di antaranya: Persyaratan untuk Membuka Cabang Perusahaan Asing Perusahaan asing yang ingin membuka cabang di Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk: Telah terdaftar dan beroperasi di negara asal selama minimal 3 tahun Memiliki kantor pusat yang sah dan memiliki reputasi baik Memiliki kepentingan bisnis yang jelas di Indonesia Memiliki keuangan yang cukup untuk menjalankan usaha di Indonesia Tidak bergerak di bidang usaha yang dilarang di Indonesia. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan asing harus mendirikan perseroan terbatas (PT) di Indonesia dengan mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perseroan terbatas adalah bentuk perusahaan yang paling umum di Indonesia dan memiliki keuntungan melindungi aset pribadi pemilik perusahaa...

Prosedur Investasi di Indonesia

Untuk berinvestasi di Indonesia, perusahaan asing harus mengikuti beberapa prosedur berikut: Mendirikan perusahaan atau cabang perusahaan di Indonesia Perusahaan asing dapat mendirikan perusahaan baru atau membuka cabang di Indonesia. Perusahaan asing yang ingin mendirikan perusahaan baru harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan perusahaan yang ingin membuka cabang harus mengajukan permohonan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Mendapatkan izin usaha Perusahaan asing harus mendapatkan izin usaha dari BKPM atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan. Beberapa jenis izin usaha yang diperlukan antara lain izin prinsip, izin usaha, dan izin operasional. Memenuhi persyaratan modal minimum Perusahaan asing harus memenuhi persyaratan modal minimum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Persyaratan modal minimum tersebut bervariasi tergantung pada jenis usaha yang akan dijalankan. Mendapatkan NPWP (Nomor ...

Cara Membuat Perjanjian Frenchis

Bagiaman membuat perjanjian frenchis Membuat perjanjian franchise melibatkan banyak langkah, termasuk mencari bantuan dari pengacara bisnis yang berpengalaman dan terampil. Namun, ada beberapa langkah dasar yang dapat diikuti sebagai panduan awal: Lakukan riset Pelajari bisnis franchise dan peraturan yang berlaku di wilayah Anda. Pelajari bagaimana sebuah franchise biasanya beroperasi, dan pelajari juga tentang beberapa jenis perjanjian francise yang berbeda yang mungkin dapat diterapkan untuk bisnis Anda. Pilih jenis perjanjian francise Ada beberapa jenis perjanjian francise yang berbeda, termasuk perjanjian francise yang eksklusif, non-eksklusif, dan konsesi. Pilih jenis perjanjian yang paling cocok untuk bisnis Anda. Tentukan hak dan kewajiban Perjanjian francise harus jelas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ini dapat mencakup hak untuk menggunakan merek dagang, pelatihan, dukungan, dan bantuan pemasaran, serta kewajiban untuk membayar biaya dan royalti. Ten...

MAKNA KATA "DAN ATAU" DALAM UNDANG-UNDANG

Kata "dan atau" pada undang-undang digunakan untuk memberikan alternatif dalam suatu pernyataan atau klausul. Kata ini sering digunakan untuk menghindari ketidakpastian atau kekurangan dalam suatu peraturan hukum. Penggunaan "dan atau" dalam undang-undang dapat menunjukkan bahwa suatu pernyataan atau klausul memiliki lebih dari satu pilihan atau opsi. Namun, penggunaan kata "dan atau" juga bisa menimbulkan ketidakjelasan dalam interpretasi peraturan hukum. Oleh karena itu, penggunaan kata ini harus diatur secara hati-hati dan cermat agar tidak menimbulkan ambiguitas. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat pernyataan sebagai berikut: "Karyawan wajib mendapat upah sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pernyataan ini menunjukkan bahwa upah karyawan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian kerja maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang ...